26 Februari 2011

Peti Es untuk Century dan Gayus

Dalam kasus Century, pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa dana Century mampir ke luar negeri.  Baru-baru ini pemerintah juga melemparkan pernyataan  bahwa harta Gayus juga mampir ke luar negeri. Keduanya sama-sama menghadapi permasalahan yang sama yaitu masalah hukum yang berlaku di negara tersebut. Seakan masalah perbedaan hukum menjadi modus operandi untuk menempatkan kedua kasus dalam peti es.

Melemparkan dana keluar negeri dan menempatkan kasus dalam peti es bukanlah modus operandi baru dalam dunia kejahatan konspirasi. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa sumber dana untuk serangan WTC  11 September juga dikatakan dari Pakistan kemudian disertai pernyataan bahwa penelusuran sumber dana tidak lagi relevan. Jadilah kasus terror 11 September masuk ke dalam peti es.

Mungkin sebagian besar pembaca Blog Titen tidak percaya adanya kejahatan konspirasi tingkat tinggi. Tapi perhatikan fakta berikut: Dari 19 pembajak pesawat dalam terror 11 september, 6 diantaranya masih hidup dan sama sekali tidak ada usaha menangkapnya karena sudah dinyatakan tewas oleh FBI. Gedung WTC runtuh dengan percepatan lebih besar daripada percepatan alami gravitasi yang berarti ada unsur kesengajaan untuk diruntuhkan. Laporan resmi menyebutkan bahwa struktur baja meleleh akibat terbakarnya bahan bakar pesawat, padahal BBM pesawat terbakar dengan suhu 500 Fahrenheit sedangkan baja baru meleleh pada suhu 2000 Fahrenheit.

Tidak hanya itu, group TIME dan FOX merilis film-film bertemakan nasionalime Amerika  seperti film Pearl Harbor. Hal ini ditujukan agar publik Amerika tidak lagi terfokus pada kejanggalan terror 11 September dan fokus pada upaya penyerbuan ke Afghanistan dan Iraq. Tapi sayangnya, pola intelejen era perang dingin ini sudah tidak relevan dilancarkan di era informasi. Hasilnya justru makin banyak warga Amerika yang menjadi muslim setelah terror 11 September.

Ada banyak hal janggal dalam peristiwa 11 September. Jika kejanggalan tersebut ditanyakan pada pemerintahan Bush saat itu maka akan dijawab dengan jawaban aneh. Jawaban khas pengalihan isyu ala media konservatif Amerika. Persis seperti pertanyaan “Apakah Anda menangis saat rapat?” dijawab dengan “Saya menangis kalau mendengar lagunya Betharia Sonata.”

Pola pengalihan ala media konservatif Amerika juga terlihat dari pertanyaan, "Apakah pernyataan pemblokiran media adalah dari pemerintah?" dijawab dengan "Pertama, pemerintah tidak bermaksud membungkan kebebasan pers. Kedua, marilah kita saling menasehati dalam kebaikan. Ketiga, bla ... bla ... bla ..." akhirnya esensi pertanyaan tidak terjawab. Jawaban-jawaban macam ini sudah jamak di negeri ini yang menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang berhasil dicuci otaknya sehingga menggunakan pola-pola sejenis.

Sama juga seperti pertanyaan, “Perlukah Pansus Mafia Pajak?”. Pertanyaan ini tidak dijawab dengan jawaban perlu atau tidak perlu, justru dijawab dengan, “Pansus Mafia Pajak hanya menguntungkan partai tertentu.” Memang benar jawaban tidak langsung berkesan menunjukan tingkat kecerdasan tinggi, yaitu kecerdasan untuk mengelabui dan mendisorientasi parlemen. Banyak pakar hukum yang ikut menari bersama irama pendisorientasian ini. Ini tidak cuman terjadi di Indoensia, jadi tak heran jika media internasional yang masih belum terkontaminasi konspirasi global mengangkat pertanyaan "Apakah Psy-Ops dilancarkan ke parlemen?"

Jika Pansus Mafia Pajak memang menguntungkan satu pihak secara nyata, apakah kita boleh sirik iri dan dengki sehingga berhak membatalkan pembentukan Pansus dan membiarkan pengkhianat bangsa berkeliaran mempecundangi negara? Ingat! Kita sudah dipecundangi sehingga kita diproyeksikan menjadi pengimpor beras sementara Amerika akan menjadi eksportir beras nomor tiga dunia!

Setelah Hak Angket Mafia Pajak resmi ditolak, pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa harta Gayus tersebar di empat negara. Namun pernyataan pemerintah ini dibantah oleh Gayus. Kita engga tahu bagaimana cara pemerintah menelusuri dana Gayus sehingga Gayus sebagai pemilik dana justru membantahnya. Coba kalau Pansus Mafia Pajak benar-benar terwujud, pemerintah dan Gayus dapat diselidiki oleh DPR dan disiarkan langsung melalui televisi. Rakyat Indonesia dapat menilai, siapa yang benar dan siapa yang menjadi pengkhianat bangsa.

Secara pribadi, aku engga masalah jika para pengkhianat bangsa berhasil menutupi kebusukannya. Toh bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf. Tapi aku mengharapkan ada perubahan dalam system pemerintahan agar negeri ini tidak mati lemas melayani nafsu syahwat iblis pihak-pihak yang mempecundangi negara yang aku sebut sebagai Mafia Berkeley.

Jaman Soeharto mungkin kita bisa ikut makmur meskipun menjadi budak Mafia Berkeley yang tak lain adalah antek konspirasi global. Tapi jaman sudah berubah, konspirasi global yang semula bisa mendominasi tanpa lawan kini mendapatkan lawan yang sepadan. Kita harus memiliki kemandirian agar tidak larut terurai dan mati, karena saat ini sudah mulai berkembang wacana di media-media milik konspirasi global mengenai skenario matinya sebuah pemerintahan. Dan skenario yang paling favorit adalah skenario revolusi Prancis yang terkenal karena pemancungan leher Maria Antoinette dengan pisau Guilotine. Skenario ini menjadi favorit karena para konspirator bisa menutupi jejaknya dengan cara membiarkan antek-anteknya dibantai. Jadi wajar kalo pemerintahan yang disetir oleh antek-antek konspirasi akan terus memupuk kebencian rakyat kepada pemerintahnya yang tujuannya tak lain agar para antek juga ikut terbantai. Kebijakan membantai antek sendiri ini diambil setelah antek-antek di Mesir dan Tunisia dibiarkan hidup malah justru mengancam konspirasi mereka.

Membantai antek sendiri bukanlah hal yang baru. Semua yang mempelajari sejarah intelejen perang Afghanistan pasti tahu benar bahwa Al-Qaeda adalah pos penjagaan buatan CIA di Celah Kaibar untuk mengawasi suplay sejata dari Uni Soviet. Pendirian pos ini merupakan salah satu bantuan CIA untuk mendukung Pejuang Mujahidin. Akhirnya para Pejuang Mujahidin Afghanistan berhasil mengusir Tentara Soviet pada Februari 1989. Para Pejuang Mujahidin yang semula bersembuyi di gua-gua segera turun ke kota-kota untuk memproklamirkan kekuatan baru yang disebut Al-Qaeda. Kini, Amerika tengah terang-terangan dan mati-matian mencoba membantai antek mereka sendiri, bukan?

23 Februari 2011

Nasib Master Plan 2011-2025 yang malang

Harus diakui bahwa Raker Istana Bogor ini tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga terkesan menjadi informasi angin lalu. Padahal siapapun yang ingin melihat bangsa ini maju maka Master Plan ini akan menjadi pusat perhatian. Tapi apa hendak dikata, banyak hal yang harus disadari oleh pemerintah. Menyadari bahwa pemerintah berada dalam posisi kepercayaan publik yang rendah adalah kesadaran pertama. Dengan menyadari akan hal ini, maka dapat disusun metode komunikasi untuk memanfaatkan momen-momen secara efektif.

Selain momen komunikasi, ada pula hal lain yang perlu diperhatikan yaitu cara komunikasi internal. Terlihat jelas bahwa presiden menjaga jarak dengan para audiens. Memang, gaya pidato yang menjaga jarak bukanlah gaya yang jelek, namun gaya seperti ini lebih cocok diberikan dalam urusan militer. Hal tersebut karena militer tidak perlu mengkaji perintah dari atasannya dan sang atasan sendiri akan memberikan perintah yang jelas sesuai dengan pangkat penerima perintah. Sedangkan dalam urusan pembangunan, diperlukan dialog, baik untuk mempertemukan pemahaman antara pemberi dan penerima perintah ataupun mengukur kemampuan penerima perintah.

Pidato Presiden akan menjadi lebih menarik dan memberikan pemahaman jika Presiden memberikan contoh. Tapi sepanjang pidato yang sekilas aku tongkrongin di TVRI, sama sekali tidak menyinggung contoh. Padahal kita harus mengakui kenyataan bahwa sebagian besar sarjana di Indonesia tidak dapat bekerja kalau tidak ada contoh!

Jadi, perkenankan aku kasih contoh. Misalnya pada saat Presiden menyinggung tentang insentif bagi kegiatan usaha industri yang memakai banyak tenaga kerja. Disini bisa diambil salah satu contoh jenis industri, misalnya industri rokok yang masih manual. Kemudian mulai diajak interaksi dengan audien dengan mengatakan, "Contohnya industri rokok. Ini banyak di daerah Kudus. Mana yang dari perwakilan kota kretek ini silakan acungkan jari ... bagaimana industri rokok di sana? Berapa banyak tenaga kerja terserap? Bagaimana kehidupan keseharian para tenaga kerja? Bagaimana siklus ekonomi di daerah pabrik rokok? Bagaimana pemerintah daerah mendukung pabrik rokok? ... Bagaimana dengan daerah lain? Surabaya misalnya ... berapa tenaga kerja yang terserap di Gang Dolly ..." (Eh jangan ding! ini contoh yang tidak boleh dicontoh! Koplak tenan ya ... :)

Tapi tidak adil kalo kita menuntut supaya Presiden menyisipkan sentuhan dialogis dalam pidatonya, toh Presiden memiliki gaya pidatonya sendiri. Tapi presiden 'kan bisa memiliki banyak staf yang bisa mewakili tipe pidato seperti di atas. Lagian usaha untuk melakukan pidato dialogis sudah dicontohkan oleh Menteri Negara BUMN yang meminta agar seluruh staf kementriannya dan para pimpinan BUMN untuk berdiri selama ia membacakan komitmen BUMN. Kalo perlu, putar kembali rekaman cara Soeharto berdialog dengan para petani, pasti dapat kita temukan bagaimana Soeharto memberikan contoh cara-cara pertanian sehingga kita bisa berswasembada beras kala itu.

Yang tidak kalah penting adalah bahwa hasil raker itu tidak terangkum dengan baik. Hasil raker masih terpecah-pecah dalam banyak program tanpa menyebutkan 'ruh' yang menjiwai keseluruhan program. Misalnya program kesejahteraan nelayan, program transport massal di DKI, program rumah sangat murah, program insentif industri penyerap tenaga kerja. Keempat program ini disampaikan sebagai point-point yang seakan masing-masing punya 'ruh' sendiri-sendiri. Sedangkan menurut pengamatanku yang cuma sekilas, raker itu sepertinya memiliki 'ruh' sebagai INVESTASI SOSIAL. Ingat, ini hanya pengamatan yang sekilas dan belum mencakup keseluruhan acara raker! Jangan di copy-paste kayak biasanya hehehe ...

Kita pasti pernah mendengar istilah "BERDIKARI" di jaman Soekarno, kita juga mendengar istilah "ERA TINGGAL LANDAS" di jaman Soeharto. Itulah ruh utama yang menjadi mainstream pembangunan yang ditanamkan oleh Soekarno dan Soeharto. Ruh utama itu disertai dengan ruh yang menjadi proses mencapai tujuan, diantaranya JAS MERAH dan STABILITAS NASIONAL. Jas Merah membuat Soekarno merangkul semua pihak yang berjasa dalam sejarah termasuk PKI. Stabilitas Nasional membuat Soeharto bisa menerapkan militerisme dalam setiap lini struktur masyarakat. INVESTASI SOSIAL adalah ruh proses juga yang bisa menginsiprasi persatuan antara kaum investor dengan masyarakat agar iklim usaha tidak didemo terus-terusan, karena investasi untuk kepentingan sosial bukannya kapitalis. Lalu apa menjadi ruh utama pembangunan kita saat ini?

Apakah REFORMASI bisa menjadi ruh sebuah pembangunan? Sayangnya tidak, reformasi hanya menggambarkan proses dan bukan hasil yang hendak di capai. Cobalah pemerintah menemukan ruh menjadi sumber seluruh kebijakan yang sudah dan akan diambil. Sebuah ruh yang bisa disebarkan melalui Twitter ataupun Facebook sehingga memberikan gambaran kemana pemerintah akan menuju. Ingat, ruh itu harus benar-benar menggambarkan kondisi pemerintah karena jika tidak maka hanya akan menjadi bahan tertawaan dan cemo'oh.

Lalu, ruh macam apa yang bisa dipakai pemerintahan sekarang? Sulit mencarinya karena selama ini pemerintah senang mengatakan hukum hukum dan hukum. Hukum ditujukan untuk menciptakan tatanan atau keteraturan sedangkan pembangunan adalah mendobrak satu tatanan untuk tercipta tatanan yang lebih baik dan berlangsung terus-menerus. Diperlukan kajian yang mungkin bisa mencapai waktu sampai dua bulan untuk merumuskannya. Masih ditambah lagi, cara penyampaian ruh tersebut juga harus melihat situasi dan kondisi agar tidak menjadi cemo'oh.

Wedeh ... kok lama-lama aku sok pinter yah ... ngga apa-apa dweh, buat promo iklan, sapa tahu ada pembaca Blog Titen yang jadi presiden, sapa tahu juga ada butuh konsultan methodist, hehehe ... *Jin iklan rokok pun berkata "Ngimpi!"

Penghambat Pembangunan: Indonesia Banget, Gitu Loh ...

Pidato presiden yang mengeluhkan kinerja Pemerintah Daerah sebagai pengambat pembangunan bukanlah hal yang baru. Sialnya, keluhan Presiden engga jadi heboh seperti keluhan Presiden tentang gaji dan kalah oleh riuhnya hak angket mafia pajak. Engga banyak media yang membahas mafia kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini bisa dimaklumi karena mafia kebijakan pembangunan kelas kakap di pemerintah pusat masih bercokol, jadi wajar kalo mafia kebijakan kelas teri di daerah bukanlah hal yang menarik. Lebih keren kalo membahas mafia kebijakan pemerintah pusat yang telah menimbulkan ironi lebih dahsyat karena sukses menjebak Indonesia diproyeksi menjadi pengimpor beras tanpa ada perlindungan terhadap petani. 

Jika mafia kebijakan pemerintah pusat adalah orang-orang pintar menciptakan aturan hukum untuk melanggengkan kepentingan mereka, maka seharusnya pemerintah lebih cerdas memanfaatkan kepentingan mereka. Beruntung Indonesia memiliki banyak tukang kritik sehingga pembangunan masih ada yang memperhatikan, engga kayak Nigera yang ancur habis-habisan akibat ulah mafia kebijakan pemerintah pusatnya.

Pertanyaan terbesarnya, jika pemerintah pusat tidak bisa mengatasi mafia kebijakan kelas teri di daerah maka gimana mau mengatasi mafia kebijakan kelas kakap di pemerintah pusat?

Kegagalan pemerintah untuk mengatasi mafia kebijakan kelas kakap sudah terlihat ketika pemerintah mulai membonsai fungsi intelejen spionase. Hanya intelejen spionase yang mampu mengimbangi maupun menggembosi mafia kebijakan. Disamping itu, di dalam pemerintahan yang efektif, "sarapan utama" tiap pagi seorang Kepala Pemerintahan adalah President Daily Briefing yang dibuat oleh badan intelejennya. Dan dapat kita lihat bahwa badan intelejen kita dipimpin orang dari kepolisian, padahal kepolisian dididik sebagai intel reserse bukan intelejen spionase.

Coba kita liha Amerika Serikat. Di negeri ini ada banyak institusi negara yang menggunakan cara-cara intelejen. Dimulai dari CIA, NSA dan FBI. Meskipun sama-sama menjalankan pekerjaan intelejen, namun semua institusi tersebut tidak bisa digabung. FBI menjalankan tugas kepolisian dengan model intel reserse. Ketika FBI mencoba memasuki wilayah kerja CIA dengan menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota komunis, ribuan orang tak bersalah ditangkap dan dihukum tanpa proses peradilan yang adil. Kelakuan bodoh FBI ini menjadi sejarah buruk kepolisian Amerika Serikat. Akhirnya, FBI tidak diperkenankan melakukan kegiatan intelejen spionase dan terbatas pada intel reserse. Nah, di Indonesia, Badan Intelejen Negara malah diserahkan kepada kepolisian. Aneh bukan? Oleh karena itu, Mantan Kepala Badan Intelejen Negara, AM Hendropriyono menyatakan bahwa ada kesalahan manajemen badan intelejen kita.

Perbedaan utama antara intelejen ala CIA dengan dengan intelejen ala kepolisian adalah bahwa intelejen CIA bertujuan untuk menguasai keadaan atau menciptakan kondisi sedangkan intel-reserse polisi adalah untuk menangkap pejahatnya. Nah, dengan bercampur aduknya tugas kepolisian dan intelejen maka kita melihat kenyataan pahit di negeri ini, penjahatnya tak kunjung ditangkap dan keadaan pun diluar kendali! Hahaha ...

Intelejen spionase dan intelejen kepolisan memang tidak boleh dicampur aduk tapi harus dapat bekerja sama. Hal ini dicontohkan oleh kepolisan dan intelejen China dalam menghadapi aroma Jasmine Revolution. Dalam mencegah aksi demonstrasi Jasmine Revolution, polisi China tidak menggunakan peluru dan gas air mata serta pentungan. Hal ini tak lepas dari peran intelejen spionase yang memberikan gambaran mengenai bagaimana mengendalikan keadaan. Dengan keadaan yang terkendali, intel reserse dapat dengan mudah menjalankan tugasnya menangkap provokator.

Intelejen spionase akan menjalankan pendekatan-pendekatan ilmiah seperti ekonomi dan sosial, dengan pendekatan paling utama adalah pendekatan budaya. Pendekatan-pendekatan ini akan buyar jika disertai tuntutan untuk menangkap penjahat dengan pendekatan hukum. Sangat kecil kemungkinan intelejen spionase akan menggunakan pendekatan hukum sebab pendekatan ini adalah wewenang kepolisian. Sehingga sangat mengagetkan ketika AM Hendropriyono mengaku bahwa intelejen indonesia belum dapat bekerja karena menunggu aturan hukum! Apa-apaan ini? Sejak kapan dinas intelejen bergerak dalam aturan hukum? Bukankah Dinas Intelejen dibentuk karena disadari bahwa tidak ada hukum buatan manusia yang sempurna? Bener-bener negara sudah dipencundangi habis-habisan!

Mari menengok kembali ke jaman orde baru. Kebijakan ABRI Masuk Desa adalah usaha intelejen secara kultural untuk mencegah bentrok horizontal. Namun sayangnya pemerintah pusat tak mampu mengimbangi nafsu birahi mafia kebijakan alias mafia Berkeley sehingga pingsan di tahun 1998. Sialnya lagi, Mafia Barkeley berhasil menjadikan usaha-usaha mencegah bentrok sosial oleh militer sebagai tindakan represif anti demokrasi penyebab kegagalan pembangunan. Padahal otak udang para Mafia Berkeley yang engga mampu antisipasi kedatangan arus teknologi informasi itulah penyebab hancurnya struktur ekonomi tahun 1998. Jadilah militer sebagai kambing hitam kegagalan Orde Baru. Lebih sial lagi, Mafia Barkeley tetap bisa melenggang genit hingga sekarang sembari mempermainkan kasus Century dan Gayus.

Pertanyaan paling mendasar: Apakah sistem demokrasi menjamin pembangunan yang adil dan merata? Bukanlah demokrasi yang bertanggung jawab atas munculnya mafia demokrasi penyebab bentrok horizotal? Kenapa China yang tidak menerapkan demokrasi justru dapat mengalahkan pembangunan ekonomi di Amerika?

Perlu disadari perbedaan mendasar antara kebanyakan orang Amerika dengan kebanyakan orang Asia. Kebanyakan orang Amerika menilai bahwa agama adalah untuk mengatur kehidupan dunia yang tak jauh beda dengan aturan hukum undang-undang. Sedang kebanyakan orang Asia meyakini bahwa agama adalah jalan untuk mencapai kehidupan sesudah kematian.

Secara pribadi, aku lebih memilih jalan sebagai orang Asia karena dilandasi dengan semangat spiritualisme. Jika evolusi Darwin adalah benar maka hasil evolusi tertinggi spesies manusia adalah spiritualisme bukan cara berjalan diatas dua kaki maupun berpikir logika. Kalo manusia cuman bangga dengan kemampuan logikanya, maka ia sama seperti monyet yang juga bisa dilatih cara berpikir logika.

Pemblokiran Media dan Raker Istana Bogor: Antara Program dan Strategi

Raker Presiden, menteri, BUMN dan Kepala Daerah di Istana Bogor bertepatan dengan kisruh Hak Angket Mafia Pajak di DPR. Tak pelak lagi, stasiun televisi swasta menyiarkan riuhnya Hak Angket Mafia Pajak, sementara berita raker Master Plan menjadi angin lalu yang engga penting. Kemana para pakar komunikasi dan pakar intelejen Presiden?

Apa hendak di kata, bukan Master Plan yang keluar dari Istana Bogor tapi malah pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menghiasi media. Tak ada angin dan hujan, tiba-tiba Dipo Alam mengeluarkan pernyataan tentang pemblokiran media yang kritis terhadap pemerintah. Maka kemungkinan besar pernyataan Dipo Alam adalah taktik intelejen agar media massa lebih memperhatikan Istana Bogor daripada senayan yang sedang sidang Hak Angket Mafia pajak. Jika benar ini adalah taktik intelejen maka tak diragukan lagi bahwa taktik ini disusun dengan cara berpikir media konservatif ala Amerika atau cara berpikir intel reserse polisi, bukan seperti analis intelejen spionase yang bertugas menciptakan kondisi. Makanya jangan heran kalo yang dituju kelinci malah dapatnya musang!

Apakah arus pemberitaan yang justru fokus pada hal-hal yang tidak mendukung pemerintah adalah semata-mata karena agenda setting? Kalaupun ada agenda setting, tetap saja tidak akan terwujud jika situasinya tidak mendukung. Misalnya stasiun berita konservatif di Amerika Fox News memiliki agenda setting untuk menyebarkan kebencian terhadap umat muslim, tapi yang muncul justru ungkapan "Anda benci muslim? Berarti Anda pemirsa TV Fox News". Agenda setting Fox News tidak berhasil karena situasinya memang tidak mendukung, bahkan Fox Group direndahkan oleh publik Amerika yang mulai menerima keberadaan kaum muslim. Maklum, Fox Group tidak sadar bahwa mereka hidup dalam dunianya sendiri seperti di era perang dingin! :PJadi kalo media nasional saat ini banyak berita buruk tentang pemerintah, ya karena situasinya emang mendukung!

Saat ini, pemerintah berada dalam situasi sulit karena berada di titik rendah kepercayaan publik. Jika menghendaki Master Plan dari Istana Bogor ini menjadi headline berita di berbagai media maka pertama-tama pemerintah harus siap dihujani dengan berbagai kritik. Kenapa? Karena dalam kondisi yang lemah, perhatian yang diberikan oleh publik adalah dalam bentuk kritik. Jangan sekali-kali mengharapkan pujian karena justru akan berubah menjadi cemo'oh. Dan setiap analis intelejen spionase pasti tahu akan hal ini. 

Jika ada analis intelejen spionase yang ditugaskan untuk membuat raker pemerintah ini menjadi headline berita maka para mahasiswa yang berdemo  dipancing untuk melakukan tindakan anarkis seperti merusak pagar Istana Bogor. Bahkan ditambah jumlah demonstran sambil menghembuskan isyu bahwa raker hanyalah pemborosan anggaran negara. Dengan demikian, media akan penasaran apa sesungguhnya isi raker sehingga dituduh sebagai pemborosan anggaran negara. Jadi, tercapailah tujuan menjadikan hasil raker sebagai headline sekaligus mendapat perhatian dari publik berupa kritik! :P

Mungkin, hilangnya berita tentang Master Plan ini akan ada baiknya juga kalau pemerintah belum juga menemukan metode yang baik untuk melaksanakan pembangunan era reformasi. Hal ini terlihat dalam Acara Talk Show Suara Anda di metro TV 22/02. Dalam acara itu dipaparkan ada program untuk mengatasi hambatan di pemerintahan daerah dalam jangka waktu dari 2011 hingga 2025. Sekilas, kelihatannya program ini sangat menjanjikan adanya penanggulangan hambatan pembangunan. Tapi sebagai methodist, harus aku sampaikan bahwa untuk mengatasi hambatan diperlukan STRATEGI, bukan PROGRAM! :P

Program adalah mengubah input menjadi output yang memiliki value. Strategi adalah bagaimana mengkondisikan input supaya dapat dimasukkan ke dalam program ataupun mengkondisikan program agar sesuai dengan input. Di atas program dan strategi adalah metode. Metode inilah yang memisahkan antara program dan strategi. Pemisahan ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu oleh pakar strategy militer, Sun Tzu. Sangat tegas Sun Tzu memisahkan antara program dan strategy dengan menyatakan bahwa seorang raja tidak boleh mencampuri strategi yang disusun oleh para jenderal dalam keadaan perang. Pemikiran Sun Tzu ini sudah terbukti dari sejak perang saudara di Amerika hingga perang di Vietnam!

Mantan Kepala Badan Intelejen Negara, AM Hendropriyono, mengatakan bahwa pihak user (pemerintah/swasta) tinggal menyebutkan kondisi apa yang diinginkan dan biarkan intelejen mewujudkan dengan caranya sendiri. Ungkapan ini tentulah didasari dengan pengetahuan yang tepat mengenai program dan strategi. Namun sayangnya ada ungkapan "dengan caranya sendiri" yang memang tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum karena terkesan menghalalkan segala cara. Tapi begitulah realitas. Hukum itu ada untuk menciptakan tatanan sedangkan pembangunan justru mengubah tatanan. Lha terus gemana mau membangun kalo justru mengubah tatanan adalah pelanggaran hukum? Untunglah ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas meng-edit hukum supaya selaras dengan pembangunan.

Makanya, dalam artikel sebelumnya, Blog Titen menyarankan agar kepemimpinan Badan Intelejen Negara dikembalikan kepada militer. Karena militerlah yang memiliki kepakaran dalam hal strategi. Jadi akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menyusun target-target yang menjadi program dan tidak terjebak dalam target-target yang seharusnya diatasi dengan strategi.

Padahal melalui raker penyusunan Master Plan Indonesia, patut disyukuri bahwa pemerintah saat ini sudah mulai sadar dengan masalah-masalah krusial di negeri ini. Hanya saja sepertinya Pemerintah masih tersandung oleh pertanyaan "Bagaimana melaksanakannya?". Master Plan, pembangunan terintegrasi, hambatan di daerah dan seterusnya sudah menjadi topik basi di Blog Titen ini. Kini Blog Titen lebih sering menulis tentang intelejen karena memang cara-cara intelejen itulah yang bisa digunakan untuk melaksanakannya.

21 Februari 2011

Perang Intelejen Global dan Mafia Barkeley!

Pada awalnya, Jasmine Revolution dilatarbelakangi oleh kemiskinan di Tunisia namun kini berkembang menjadi isu demokrasi yang merambah ke daratan China. Bunga kecil Jasmine sebagai simbol gerakan yang berdasarkan realitas kemiskinan telah berubah menjadi gerakan bermotif politik demokrasi. Ini adalah perkembangan revolusi yang tidak berasal dari pencetus Jasmine Revolution sendiri.

Bergesernya pergerakan dari semula isu kemiskinan menjadi isu demokrasi adalah sesuatu hal yang tidak baik dalam kacamata Blog Titen. Isu kemiskinan adalah isu yang nyata sehingga dapat menghasilkan solusi yang nyata pula. Sedangkan demokrasi adalah konsep buatan manusia yang tidak tertutup kemungkinan mengandung kekeliruan. Memang demokrasi berjalan dengan baik di Amerika, tapi apakah kultur orang Asia sama seperti orang Amerika sehinga menjamin demokrasi ala Amerika juga berjalan baik di Asia?

Negara-negara Arab yang sedang dilanda perubahan akan mencari model atau contoh pemerintahan bagi negaranya. Sentimen 'anti Amerika' akan membuat sistem demokrasi ala Amerika akan mendapat tantangan keras. Sehingga tak tertutup kemungkinan negara-negara arab tersebut akan meniru cara pemerintahan China. Terlebih mayoritas penduduk Arab adalah kaum muslim yang tentunya akrab dengan hadist "Tuntutlah ilmu walau ke negri China". Sehingga, kehebatan semangat demokrasi perlu dicetuskan di China agar mengalahkan citra hadist, jadi tak heran jika aroma Jasmine Revolution sepertinya juga tercium di Beijing untuk mendiskreditkan model pemerintahan China.

Dan seperti yang sudah disebutkan dalam artikel sebelumnya, bahwa China adalah tempat tumbuhnya kekuatan ekonomi baru yang melawan demokrasi korup dan demokrasi represif. Jasmine revolution di Beijing adalah sebuah serangan balik yang sudah diramalkan sebelumnya.

Tanda bahwa Jasmine Revolution mulai terkontaminasi adalah sejak diangkatnya isu minoritas-mayoritas antar kelompok Sunni dan Syiah. Kemudian berkembang menjadi isu demokrasi yang merambah negara-negara yang bukan sekutu Amerika, yaitu Iran dan Libya. Di negara-negara sekutu Amerika, kelompok oposisi baru nongol setelah revolusi berjalan, sedangkan di Iran dan Libya kaum oposisi berada di garis depan.

Amerika sebagai promotor demokrasi mulai mendapat tuduhan sebagai dalang Jasmine Revolution. Namun tuduhan ini sepi-sepi saja karena sangat tidak logis jika Jasmine Revolution didalangi Amerika sementara negara-negara yang diobrak-abrik adalah sekutu Amerika sendiri. Tapi tuduhan ini tentulah bukan tanpa dasar karena memang ada pihak-pihak yang akhirnya membonceng Jasmine Revolution untuk kepentingan demokrasi. inilah bentuk perang urat-syaraf (psy-war) intelejen.

Jika tekanan terhadap China semakin kuat maka Indonesia akan menjadi lahan empuk untuk pengalihan ataupun pembalasan dari kekuatan ekonomi baru. Hal tersebut karena Indonesia adalah representasi sistem demokrasi yang hanya menghasilkan para pejabat korup yang justru kian parah setelah mereformasi diri di tahun 1998. Dan kekuatan-kekuatan itu sudah memulai psy-war di Indonesia bukan?

Kita harus memiliki intelejen yang sejati dan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Misalnya jika Washington Post mengabarkan adanya penurunan significant dari populasi ikan-ikan predator di laut maka orang awam akan berfikir bahwa mereka mungkin harus mengganti ikan Tuna dengan ikan teri. Sedangkan seorang intelejen akan mendatangi pakar biologi dan memperhitungkan adanya skenario jika kadar oksigen air laut berkurang akibat terputusnya siklus ekosistem laut!

Kemampuan intelejen itu juga sangat berguna bagi pembangunan. Perubahan iklim sudah mendapat perhatian serius di kalangan Intelejen sejak awal tahun 2010. Sementara itu, intelejen kita justru malah di-downgrade. Jadi tak heran jika Indonesia diramalkan menjadi importir beras  sedangkan Amerika akan menjadi eksportir beras nomor tiga di dunia! Dan tentu saja Indonesia adalah pangsa pasar beras yang menggiurkan, bukan? Itulah hasil kerjaan para Mafia Berkeley dalam mempecundangi pemerintah ... :(

Percuma kalo mau menyalahkan para Mafia Berkeley karena mereka "bertindak sesuai dengan aturan hukum". Yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan nafsu birahi para Mafia Berkeley tersebut agar bangsa ini tidak mati lemas karena melayaninya. Jadi, pernah ditulis dalam blog Titen ini mengenai upaya mengembangkan lahan pertanian untuk tanaman non-beras yang ditujukan untuk industri bio-fuel atau sejenisnya. Upaya ini bisa digunakan sebagai alternatif agar petani tetap hidup dengan lahannya, bukan kalah bersaing harga besar.

Jadi, di Indonesia, kekuatan lama berada di dalam lingkaran pemerintahan sedangkan kekuatan baru berada di luar lingkaran pemerintahan. Mudah-mudahan pemerintah bisa bijak dalam mengelola negeri sehingga terhindar dari hal-hal yang buruk!

17 Februari 2011

Kondisi Indonesia, Februari 2011

Apa hendak dikata, dunia sudah berubah. Isyu-isyu sistem monopoli kapitalis seperti semakin menunjukkan kebenaran sehingga gerakan-gerakan melawan korporatokrasi semakin mudah mendapatkan dukungan. Rezim-rezim represif dan sistem pemerintahan korup yang selama ini menjadi anjing penjaga setia korporatokrasi semakin mendapatkan tantangan, baik dari masyarakat maupun dari kekuatan ekonomi baru yang dibangun di negri yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dan suap, China.

Setelah melihat negara diperdaya oleh kerusuhan Cikeusik dan Temanggung, rasanya semakin kasihan melihat Pak Presiden yang terdiam dengan ancaman dari organisasi massa FPI. Kasihan pula dengan para pejabat Bank Century yang divonis bertahun-tahun dan denda bermilyar-milyar padahal tak menikmati dana kucuran Bailout. Kasihan pula dengan para ibu yang bingung memilih susu formula untuk balitanya. Kasihan pula dengan para cerdik cendekia yang dibikin pusing memikirkan Ahmadiyah. Kasihan dengan lembaga pengadilan yang sidangnya sering disertai kisruh di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kasian, kasian, kasian ... betul, betul, betul?

Mendiamkan ancaman FPI adalah pilihan yang cukup bijak, tapi sayangnya, apapun reaksinya maka hasilnya akan sama saja. Jika pemerintah menanggapi maka akan muncul kesan bahwa FPI adalah organisasi yang sangat kuat dan mampu mengguncang pemerintahan. Mendiamkan ancaman dari FPI akan membuat masyarakat yang semula geram kepada FPI menjadi geram pula terhadap pemerintah. Kesan FPI kuat dan rasa geram itu akan muncul di kalangan masyarakat kelas menengah. Dan itulah rencana tahap kedua, bukan? Inilah yang disebut Blog Titen dengan "Perencanaan Strategis".

Ibu-ibu pejabat Bank Century yang didakwa penjara dan denda akan menjadi ikon kambing hitam akibat pemerintah yang engga becus ngurus Bank Century. Ibu-ibu yang khawatir dengan bakteri susu formula dilanda rasa jengkel akibat ulah pemerintah yang tak kunjung terbuka dan engga becus ngurus kesehatan warganya. Kaum ibu adalah pembujuk paling ampuh bagi kaum bapak. Ibu-ibu juga memiliki ikatan perasaan yang sangat kuat. Lagi-lagi, para ibu tersebut dari kalangan kelas menengah! Ingat kasus Bunda Prita?

Usaha agar pemerintah melakukan perbaikan iklim investasi yang fair udah dilancarkan sejak kasus Centrury, tapi ... udah ah ... segini dolo ...

14 Februari 2011

Akar Kesuburan Radikalisme

Sistem demokrasi yang kuncinya terletak pada kampanye, membuat pengerahan massa menjadi bisnis yang menarik. Munculah profesi Makelar Demokrasi  yang pekerjaannya adalah mengerahkan massa. Seiring dengan perkembangan dinamika politik, pengerahan massa tidak lagi ditujukan hanya untuk kampanye, melainkan juga untuk berdemonstrasi bahkan menciptakan radikalisme. Parahnya lagi, sepak terjang makelar demokrasi ini sudah juga dikenal oleh intelejen asing!

Jadi, apakah yang menyebabkan suburnya radikalisme di Indonesia pasca Reformasi? Maaf kalo aku memberikan jawaban “Demokrasi Kebablasan”. Tak heran jika Soekarno pernah membuat istilah “Demokrasi Terpimpin” dan Soeharto menelurkan kebijakan demokrasi represif yang tak lain adalah untuk mencegah terjadinya demokrasi yang kebablasan dan munculnya Makelar Demokrasi. BTW, di jaman orde baru, makelar demokrasi ini diberi nama oleh Soeharto dengan nama OTB alias Organisasi Tanpa Bentuk.

Para makelar demokrasi biasanya bergerak dengan tujuan-tujuan yang spesifik dan jelas, dari sekedar mendapatkan kekuatan tawar secara politis hingga mengangkat atau menjatuhkan seseorang atau kelompok. Tapi pada kerusuhan di Cikeusik dan Temanggung, sulit sekali ditemukan tujuan spesifiknya. Jika dilihat dari dampak peristiwa tersebut maka kita hanya menemukan bahwa negara semakin terlihat tak berdaya. Dan ini merupakan langkah awal untuk sebuah rencana besar mempengaruni masyarakat kelas menengah. Dampak lain adalah adanya pergantian jabatan di Kepolisian RI, klo yang satu ini no comments aja dweh!

Awalnya, makelar demokrasi bisa dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah makelar instan, mereka mengumpulkan massa dan memberikan upah kepada peserta massa. Makelar tipe ini bisanya bekerja di kota besar seperti Jakarta, dimana masyarakat hanya memikirkan uang. Makelar tipe kedua adalah makelar yang berbahaya karena bekerja dengan cara menghembuskan isu yang menghasut. Mereka biasanya bergerak di kantong-kantong radikalisme di daerah. Jadi jangan heran, demo yang berakhir ricuh dan bentrok kebanyakan terjadi di daerah, bukan di pusat.

Namun, sepertinya makelar tipe pertama sudah mulai mempelajari pola-pola radikal dan mereka mempelajarinya di Cikeusik. Para penyerang di Cikeusik bergerak dengan sedemikian terorganisir dan sangat berbeda dengan pelaku kerusuhan di Temanggung. Semangat militansi lebih terlihat di Temanggung daripada di Cikeusik. Kelihatannya, kerusuhan di Temanggung di gerakkan oleh makelar demokrasi tipe kedua, sedangkan di Cikeusik oleh makelar demokrasi tipe pertama yang mempelajari pola-pola radikalisme. Makelar demokrasi tipe pertama merasa perlu mempelajari radikalisme karena saat ini diperkotaan sudah banyak konflik tawuran yang potensial untuk digarap sebagai komoditas radikal.

Perbedaan yang paling mencolok antara Cikeusik dan Temanggung adalah jika para wartawan Metro TV yang mencoba meliput kerusuhan mendapat ancaman dari para perusuh di Temanggung, sedangkan cameramen di Cikeusik sepertinya tidak berusaha untuk melindungi diri, bahkan mencoba mencari sudut pengambilan gambar yang menarik. Para perusuh yang digerakkan oleh makelar tipe kedua biasanya memang akan menghindari kamera, sedangkan perusuh di Cikeusik justru malah merasa punya tampang photogenic. (Perhatikan tayangan tawuran di kota besar, para pelaku tawuran umumnya tidak berusaha menghalangi wartawan, bukan?)

Kerusuhan Cikeusik adalah tanda kemunculan pola baru dari Makelar Demokrasi perkotan yang harus dicermati karena berkaitan dengan radikalisme. Aku rasa, para pembaca blog ini tahu, ada momen besar yang berpotensi melanjutkan pelajaran Cikeusik ini, bukan?. Demikian pula dengan kerusuhan Temanggung yang menunjukkan bahwa makelar demokrasi radikal sudah tidak lagi bergerak di kantong-kantong radikal, melainkan sudah bisa menciptakan kerusuhan di daerah yang aman damai.

Sulit untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi pelaku makelar demokrasi. Yang pasti, mereka adalah kelompok-kelompok orang pintar yang menghabiskan waktu untuk mempelajari kondisi masyarakat. Sepertinya mereka tidak tergabung dalam satu kelompok jaringan sehingga aksi-aksi anarkis bersifat random. Akan menjadi berbahaya jika mereka tergabung dalam satu jaringan yang dikoordinir oleh intelejen asing, bukan?

Jika sebuah kampung yang penghuninya memiliki perbedaan latar belakang SARA dan hidup dengan damai, apakah itu berarti bahwa kampung ini bebas dari potensi konflik? Jika Anda mempelajari tulisan-tulisan Snouck Hurgronje, maka Anda akan memberikan jawaban “sama sekali tidak!”.  Jika disebarkan desas desus kemudian diskenariokan kejadian sebagai pemicu, maka kerusuhan kemungkinan akan pecah. Jika tulisan Hurgronje dipelajari ( DIPELAJARI bukan DIINGAT-INGAT layaknya pendidikan sejarah di sekolah!) maka kita akan sadar bahwa kerukunan kita pada dasarnya dilandasi oleh semangat menjaga ketentraman, bukan oleh sikap menerima perbedaan! Ingat itu!

Tidaklah sulit mendapatkan buku-buku Snouck Hurgronje.  Terlebih, buku ini sudah beredar secara internasional. Buku-buku ini pulalah yang menjadi dasar penyusunan operasi intelejen “Black Case” yang dilancarkan ke Indonesia pada tahun 60-an.

Pertanyaannya, apakah sebuah Surat Keputusan Bersama dapat mencegah munculnya aksi makelar demokrasi? Perlu disadari bahwa para makelar demokrasi itu beraksi karena uang dalam system demokrasi yang telah menumbuhkan hubungan “supply and demand”. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan karena sekali jiwa-jiwa radikal berhasi ditumbuhkan pada suatu komunitas maka akan sulit untuk menghapus radikalisme tersebut.

Lalu bagaimana melawan pertumbuhan radikalisme ini? Jika radikalisme ini ditumbuhkan dengan cara mempelajari tulisan Snouck Hurgronje maka untuk menemukan cara mengatasinya juga dengan cara mempelajari tulisan Snouck Hurgronje. Belanda dapat menjajah negeri kita sedemikian lama adalah juga tak lepas dari tulisan-tulisan Snouck Hurgronje. Kalau saja kita tidak dikuasai oleh Jepang, mungkin Indonesia akan menjadi negara seperti Australia dimana penduduk asli termarginalkan.

Mungkinkah kita bisa melawan pertumbuhan radikalisme? Soekarno berhasil mengendus kemunculan radikalisme melalui perjalanan panjang mengenal bangsanya sendiri. Soeharto mengendusnya melalui informasi dari para Economic Hit Man (EHM). Dan keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu keduanya memiliki jiwa sebagai negarawan yang dicirikan dengan tidak menunjukkan sikap takut kehilangan jabatan. Sehingga keduanya selalu berusaha mendengar dan merangkul semua pihak daripada sibuk membantah kritik dengan cara-cara konyol!

Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa "Jika sebuah pemerintahan mulai sering menyangkal pembeberan opini dan fakta dari warganya, itu adalah tanda bahwa analis intelejennya sudah tidak lagi bekerja. Karena analis intelejen tidak akan menyangkal informasi apapun kecuali aksinya sendiri."

Tahukah Anda, kenapa Obama memotong anggaran untuk dinas intelejennya di tahu 2011 ini? Karena dinas intelejen negara sudah dipencundangi oleh intelejen swasta! Kita juga perlu sadar, mengapa Obama memilih untuk memotong anggaran daripada meningkatkannya untuk melawan intelejen swasta.

10 Februari 2011

Kerusuhan Terorganisir Berkedok Agama menuju Jasmine Revolution

Akhirnya, “Pita Biru” yang disematkan pada para penyerang Jama’ah Ahmadiyah di Pandeglang ,mulai diangkat sebagai berita oleh Metro TV. Benar-benar jeli rupanya kini Metro TV, detail peristiwa memang harus di amati dengan objektif, tidak perlu buru-buru menyimpulkan “konflik antar umat beragama” sebelum kita tahu benar siapa sesungguhnya “Pasukan Pita Biru” ini.

Pasca bentrok di Pandeglang dan Temanggung, para analis banyak berdebat tentang konflik agama, hampir tidak ada yang mengatakan bahwa agama hanya dimanfaatkan untuk menciptakan kerusuhan. Makanya, pada saat acara Suara Anda di Metro TV membahas tentang konflik agama sebagai gejala revolusi senyap bangkitnya keyakinan bahwa agama lain adalah musuh, aku malah nge-tweet ke account @SUARAANDA_ begini: “Bukan Revolusi Senyap, tapi potensi konflik yang dikontrol”. Kini, jika Metro TV menayangkan adanya “Pasukan Biru” maka semua akan paham maksud dari tweet tersebut.

Lalu dari mana aku tahu kalo kerusuhan di Pandeglang adalah penyerbuan yang terencana? Gampang saja. Pertama, aku melihat pita biru itu sewaktu televisi menyangkan bentrokan meskipun aku tidak yakin. Kedua, orang yang kalap mengamuk karena merasa dihina tidak akan berperilaku seperti para penyerang di Pandeglang.  Yang kedua inilah yang bikin aku yakin klo penyerangan itu sesungguhnya tidak bermotif agama.

Pertanyaannya adalah, untuk apa menimbulkan konflik? Pertanyaan ini sesungguhnya harus dijawab oleh Badan Intelejen Negara, tapi sulit. Perlu diingat, polisi dididik untuk selalu curiga karena harus menjaga kemanan dan ketertiban. Tanpa kecurigaan, polisi takkan dapat melaksanakan tugasnya. Makanya jangan jengkel klo Anda tertangkap di lampu merah kemudian polisi akan mencari cacat kendaraan Anda. Karena memang seperti itulah seharusnya polisi bekerja!

Masalahnya, bisakah kita mengharapkan analisis intelejen dari seorang polisi? (kepala BIN dari kepolisian, ‘kan?). Sayang sekali, jawabannya adalah TIDAK! (dengan huruf besar plus tanda pentung). Intel polisi memiliki tugas yang observatif (memata-matai untuk mencari bukti) dan bukan analisis! Karena analsis harus dilakukan secara benar-benar objektif dan tidak boleh berdasarkan kecurigaan. Jadi jangan heran kalo di Twitter saya menulis: Maklum, kepala BIN-nya polisi, disuruh cari kelinci malah bawa musang babak belur yang mengerang “Oke, oke, aku kelinci!”
Lalu apa sebenarnya tujuan dari adanya kerusuhan berkedok agama itu?  Benarkah hanya untuk pengalihan isu? Tidak, pengalihan isu tidak menggunakan tema kerusuhan. Pengalihan isu mafia pajak adalah dengan menghidupkan lagi kambing hitam lama, yaitu Eyang Kakung Bibit dan Pak Lik Candra. Sedangkan kerusuhan justru lebih dilancarkan oleh kelompok yang menginginkan dibongkarnya kasus mafia pajak.

Kenapa kelompok pembongkar mafia memilih jalan kekerasan? Semula mereka melakukan pembongkaran kasus Gayus dengan harapan akan muncul system pemerintahan yang lebih fair. Namun karena kasus Gayus sudah hampir dapat dipastikan akan masuk peti es, maka itu dipilih jalan radikal. Kerusuhan itu dirancang untuk menunjukkan betapa buruk kinerja kepolisian dan negara. Dan rencana tersebut sangat berhasil, bukan? Hampir semua pihak mengumpat bahwa polisi telah bertindak bodoh dan negara tidak mampu memberikan perlindungan bagi warganya. Berbagai media massa berhasil mengangkat kasus di Pandeglang dan mengundang amarah banyak pihak. Tapi kasus tawuran pelajar yang juga menimbulkan korban jiwa di Sumatera seperti hilang dari media massa sehingga tidak ada yang prihatin dengan kondisi generasi muda bangsa.

Bagaimana cara menggiring media massa? Sekarang, kita lihat kasus Gayus yang nonton tenis di Bali. Wartawan olah raga yang memotretnya mengaku ada yang membicarakan wajah mirip Gayus di barisan penonton.  Wartawan inipun mencari wajah tersebut dan menemukannya. Akhirnya, foto Gayus nonton tenis pun beredar di media massa. Pertanyaannya, siapakah yang mulai mengatakan bahwa ada wajah mirip Gayus di barisan penonton? Seberapa besar kemungkinan Anda dapat mengenali wajah Gayus padahal benak Anda berisi pertandingan tenis? Ataukah ada seorang agen intelejen yang mulai menyebarkan desas-desus adanya wajah Gayus, sehingga seorang wartawan olah raga yang jauh dari kasus hukum dan politik, menjadi  terdorong untuk mencari wajah Gayus?

Dengan cara yang sama seperti di Bali, wajah Gayus  dapat tersimpan dengan baik di dalam benak orang Indonesia yang melihat wajah Gayus di luar negeri. Dengan cara yang sama pula, kasus wajah Gayus dapat mendominasi media massa. Dan itu semua adalah kerja kelas intelejen, bukan kelas intel polisi. Jika polisi mencoba melakukan tugas intelejen maka hasilnya akan seperti proses penangkapan Gayus di Singapura, tersiar kemana-mana.

Apakah agen intelejen yang menyebarkan desas-desus adanya wajah mirip Gayus dapat dituntut secara hukum? Tidak, bukan? Begitulah cara kerja intelejen. Jika polisi yang bekerja dalam ranah aturan hukum mencoba mengejar intelejen ini maka akan sangat sulit, bahkan mendekati mustahil. Kalau mengejar agen intelejen hasilnya cuma sia-sia, maka hal itu sebenarnya sudah lebih baik. Karena mengejar agen intelejen malah justru bisa menjadi boomerang bagi kepolisian. Hal ini sudah terlihat dalam penanganan kasus kerusuhan di Pandeglang, dimana polisi baru menahan beberapa ulama untuk dimintai keterangan namun sudah mendapatkan ancaman dari sebagian besar jawara dan ulama Banten.

Untuk melawan aksi intelejen, tidak mungkin dilakukan dalam ranah hukum, oleh karena itu kita mengenal istilah counter-intelligence.

Lalu, jika keburukan pemerintah sudah dipaparkan dan kerusuhan sudah dipancing, apa yang hendak dilakukan?  Tak lain dan tak bukan adalah untuk mempengaruhi kelompok masyarakat kelas menengah yang mudah digerakkan dengan social-media seperti Facebook dan Twitter. Sehingga bisa dilancarkan misi seperti pada Jasmine Revolution di Jazirah Arab. Tidaklah mudah untuk menggerakkan masyarakat kelas menengah. Terlebih dengan membanjirnya produk murah dari China sehingga membuat kelompok kelas menengah lebih bisa bertahan dalam ekonomi sulit dan malas bergerak melawan pemerintah. Namun dengan adanya berbagai kerusuhan, akan mudah memancing kelas menengah untuk turun ke jalan.

Yang menjadi masalah adalah jika terjadi gerakan besar-besaran dari kelompok kelas menengah maka masyarakat kelas bawah akan menjadi martir yang sempurna. Pada situasi saat ini, nelayan sudah berani mempertaruhkan nyawa untuk menantang ombak besar demi sesuap nasi. Tidak diperlukan waktu lama untuk membuat nelayan berani mati ini membawa bom dan berlari ke Istana Negara jika melihat adanya harapan dari gerakan masyarakat kelas menengah. Mereka berpikiran sederhana, daripada mati sia-sia di tengah laut lebih baik mati memperjuangkan harapan. Dan mereka ini bukan hanya dari kalangan nelayan, ada banyak kelompok masyarakat kelas bawah yang dapat melakukannya dalam kondisi inflasi global seperti sekarang ini.

Kelompok yang menghendaki pembongkaran mafia berkeinginan untuk bisa melaksanakan kegiatan ekonomi secara fair di Indonesia. Mereka akan mengikuti semua aturan dan taat membayar pajak asalkan dana pajak digunakan benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga, kegiatan ekonomi mereka takkan terganggu oleh masyarakat sekitar. Inilah kredo kekuatan ekonomi baru yang tumbuh pasca tahun 2000.

Sedangkan kelompok yang melindungi mafia adalah kelompok lama yang menggunakan cara-cara kotor untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Kelompok ini sangat senang dengan pemerintahan yang represif sehingga kegiatan usahanya akan diamankan secara represif pula. Kelompok seperti ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di Mesir dan Tunisia. Kelompok lama ini sudah terbukti tak mampu menahan serangan dari kelompok baru di Jazirah Arab meskipun pemerintah Amerika dan Israel sampai harus turun tangan langsung.

Seperti yang telah disebutkan dalam artikel-artikel Blog Titen sebelumnya bahwa Indonesia bagaikan pelanduk diantara dua gajah yang sedang bertarung. Jika tidak berhati-hati, maka pelanduk dapat kegencet dan mati.

Mungkin belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja Badan Intelejen Negara agar bisa mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang bertarung di Indonesia. Sehingga dapat dirancang misi counter-intelligence ataupun tawaran kompromi untuk mencegah hal-hal yang jauh lebih buruk. Untuk melaksanakannya, maka langkah pertama adalah mengembalikan kepemimpinan BIN kepada militer.

Revolusi Mesir menjelang usai. Entah akan kemana lagi kekuatan Revolusi Jasmine akan bergerak. Tidak tertutup kemungkinan mereka akan bergerak ke Indonesia, bukan?

05 Februari 2011

Ilmu Kebenaran di era Informasi

Sueneng buanget rasanya mendengar kabar bahwa Harvard mulai mengubah kurikulumnya persis seperti Note yang aku tulis di account Facebook. Kritik pedas terhadap "Pertumbuhan Ekonomi" pun sudah direspon oleh Bernake yang mengatakan "Growth alone won't solve fiscal problems." Strategy recovery Amerika pun sudah mulai berubah, tidak lagi terlalu egois dengan kepentingan-kepetingannya. Bahkan mulai mempertimbangkan "Innovation Management" sebagai strategy mengusir resesi. Aku harap, para pengambil kebijakan dunia sudah mulai mengarahkan perubahan global pada bentuk keseimbangan baru alih-alih menciptakan persaingan baru, karena ancaman dunia bukanlah dari persaingan dagang melainkan perubahan iklim!

Meskipun latar belakang pendidikanku adalah engineering, tapi aku seneng bergaul dengan orang ekonomi karena orang-orang ekonomi lebih agresif, lebih mudah menyesuaikan diri dibanding orang-orang fisika. Makanya, pemikiranku tentang fisika sering berhadapan dengan jalan buntu sedang pemikiran ekonomi sedemikian mudah cair. Dengan catatan, "mudah cair" ini di luar negeri, bukan di negeri sendiri! Hahaha ... Kampret! :(

Dunia akan berubah dengan cepat, sedemikian cepat hingga kadang kita tak paham apa yang menjadi penyebab perubahan. Dapat dilihat dalam Revolusi Jasmine yang kini bergejolak di Jazirah Arab. Tak ada yang tahu, siapa yang berada di balik Revolusi Jasmine. Sekarang bukan lagi jaman dimana hanya perkataan orang-orang ternama yang akan didengar, namun perkataan yang mengandung kebenaran yang akan menjadi kekuatan massa. Tak peduli siapapun yang mengatakannya.

Di jaman informasi ini, informasi bohong dan palsu sangat mudah dikonfirmasi kepalsuannya. Informasi yang benar akan menjadi komoditas yang mahal, karena bisa menggerakkan massa seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Mungkin, era informasi ini adalah era dimana manusia dapat semakin mendekat pada kebenaran, yang berarti semakin mendekat kepada Tuhan.

01 Februari 2011

Tunisia, Mesir ... akankah Indonesia?

Setelah memperhatikan perkembangan Mesir dan aku hanya bayangkan kalo aku ingin merebut kekuasaan Presiden Hosni Mubarak, maka aku akan melibatkan kekuatan militer baik di jalanan maupun dalam lingkaran kekuasaan Presiden. Sehingga dengan lugunya aku mengatakan kepada ke Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa konfliknya kurang meruncing karena belum melibatkan kekuatan politik maupun militer. Dalam waktu kurang dari tiga hari, markas polisi di bakar dan ribuan narapidana meloloskan diri dari penjara. Kejadian ini memaksa pemerintah Mesir untuk meningkatkan peran militer.

Seperti sebuah aba-aba, masuknya peran militer membuat banyak negara segera mengevakuasi warganya dari Mesir. Mengapa menunggu peran militer untuk engevakuasi warga dari Mesir? Sederhana, jika krisis di Mesir adalh sesuatu yang natural, maka militer hanya berperan di jalanan mengamankan warga. Namun pembakaran markas polisi dan pengangkatan Wakil Presiden dari kalangan militer menunjukkan bahwa krisis ini ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan besar. Dan selanjutnya, Uni Eropa menghimbau Prsiden Mubarak mengikuti keinginan masyarakat Mesir sedang Israel mendukung Presiden Mubarak. Konflik kekuatan besar pun terbuka.

Jika saja konflik yang timbul di Mesir udah bikin Amerika dan Israel kalang kabut, maka kemungkinan konflik tersebut engga didalangi oleh Amerika sendiri. Tapi oleh sebuah kekuatan baru yang masih rapih tersembunyi, meski sudah berhasil melancarkan aksinya di Tunisia.

Makanya, para mafia di Indonesia akan meningkatkan kewaspadaannya dengan munculnya kekuatan baru yang anti otoritarian dan anti mafia ini. Hosni Mubarak yang sangat menjamin kepentingan Amerika saja bisa digoyang kayak gitu, khan?

Bahkan Profesionalitas KPK pun Bisa dimanfaatkan

Kisruh antara KPK dan DPR langsung muncul ke permukaan pada Rapat Dengar Pendapat pasca penangkapan para politisi. Akhirnya, negara harus membiayai debat kusir sah dan tidaknya dua pimpinan KPK hadir di DPR.

Jika ada anggota DPR yang keberatan dengan kehadiran dua pimpinan KPK, maka KPK bisa saja mempersilakan dua pimpinannya untuk meninggalkan ruang sidang. Toh Eyang Kakung Bibit juga udah paham klo rapat ini adalah rapat politik, jadi ga masalah. Tapi ada anggota dewan lain yang ngotot "membela KPK" agar tidak memulangkan dua pimpinannya. Maka, jadilah perdebatan antar anggota dewan sendiri, KPK hanya menjadi boneka. Sehingga proses pemberantasan korupsi di Indonesia malah tidak dibahas sama sekali. Lebih jauh lagi, konflik awal antar anggota dewan ini akan terbawa-bawa sehingga membuat pembahasan selanjutnya  akan sulit untuk fokus pada proses pemberantasan korupsi.

Sulit diabaikan fakta bahwa protes anggota dewan terhadap pimpinan KPK adalah dampak dari ditangkapnya para politisi dalam kasus pemilihan gubernur Bank Indonesia. Dan inilah sesungguhnya akar dari tidak fokusnya pembahasan dewan terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia karena parta-partai yang selama ini ngotot membongkar kasus Century akan kehilangan konsentrasinya. Pertanyaannya, apakah penangkapan ini adalah unsur yang sengaja atau tidak?

Jika melihat usia kasus suap pemilihan gumbernur BI ini, maka tak tertutup bagi munculnya kecurigaan bahwa penangkapan itu sengaja dilakukan untuk mendisorientasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Posisi KPK yang mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat sebagai satu-satunya lembaga yang bersih dan profesional, akan menjadi pintu masuk yang ampuh untuk melakukan disorientasi pemberantasan korupsi.

Jika saja ada pihak-pihak yang sengaja membuka bukti-bukti penerimaan uang suap kepada para politisi dan menutup rapat bukti si pemberi suap, maka seprofesional apapun lembaga KPK tentu akan termakan olehnya. Maka timbullah konflik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi engga perlu nyesel-nyesel amat, toh konflik ini akan bisa menggiring pada pembongkaran kasus korupsi antar anggota dewan sendiri meskipun menutupi kasus yang jauh lebih besar.

Melawan mafia yang sudah sedemikian kuat berurat berakar memang susah. Dan sudah menjadi 'hukum alam' bahwa mengalahkan pihak yang jauh lebih kuat adalah dengan cara-cara yang membuat pihak kuat merasa tidak kalah. Dan itu bukan perkara mudah.

Ada kesalahan di dalam gadget ini