23 Februari 2011

Pemblokiran Media dan Raker Istana Bogor: Antara Program dan Strategi

Raker Presiden, menteri, BUMN dan Kepala Daerah di Istana Bogor bertepatan dengan kisruh Hak Angket Mafia Pajak di DPR. Tak pelak lagi, stasiun televisi swasta menyiarkan riuhnya Hak Angket Mafia Pajak, sementara berita raker Master Plan menjadi angin lalu yang engga penting. Kemana para pakar komunikasi dan pakar intelejen Presiden?

Apa hendak di kata, bukan Master Plan yang keluar dari Istana Bogor tapi malah pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menghiasi media. Tak ada angin dan hujan, tiba-tiba Dipo Alam mengeluarkan pernyataan tentang pemblokiran media yang kritis terhadap pemerintah. Maka kemungkinan besar pernyataan Dipo Alam adalah taktik intelejen agar media massa lebih memperhatikan Istana Bogor daripada senayan yang sedang sidang Hak Angket Mafia pajak. Jika benar ini adalah taktik intelejen maka tak diragukan lagi bahwa taktik ini disusun dengan cara berpikir media konservatif ala Amerika atau cara berpikir intel reserse polisi, bukan seperti analis intelejen spionase yang bertugas menciptakan kondisi. Makanya jangan heran kalo yang dituju kelinci malah dapatnya musang!

Apakah arus pemberitaan yang justru fokus pada hal-hal yang tidak mendukung pemerintah adalah semata-mata karena agenda setting? Kalaupun ada agenda setting, tetap saja tidak akan terwujud jika situasinya tidak mendukung. Misalnya stasiun berita konservatif di Amerika Fox News memiliki agenda setting untuk menyebarkan kebencian terhadap umat muslim, tapi yang muncul justru ungkapan "Anda benci muslim? Berarti Anda pemirsa TV Fox News". Agenda setting Fox News tidak berhasil karena situasinya memang tidak mendukung, bahkan Fox Group direndahkan oleh publik Amerika yang mulai menerima keberadaan kaum muslim. Maklum, Fox Group tidak sadar bahwa mereka hidup dalam dunianya sendiri seperti di era perang dingin! :PJadi kalo media nasional saat ini banyak berita buruk tentang pemerintah, ya karena situasinya emang mendukung!

Saat ini, pemerintah berada dalam situasi sulit karena berada di titik rendah kepercayaan publik. Jika menghendaki Master Plan dari Istana Bogor ini menjadi headline berita di berbagai media maka pertama-tama pemerintah harus siap dihujani dengan berbagai kritik. Kenapa? Karena dalam kondisi yang lemah, perhatian yang diberikan oleh publik adalah dalam bentuk kritik. Jangan sekali-kali mengharapkan pujian karena justru akan berubah menjadi cemo'oh. Dan setiap analis intelejen spionase pasti tahu akan hal ini. 

Jika ada analis intelejen spionase yang ditugaskan untuk membuat raker pemerintah ini menjadi headline berita maka para mahasiswa yang berdemo  dipancing untuk melakukan tindakan anarkis seperti merusak pagar Istana Bogor. Bahkan ditambah jumlah demonstran sambil menghembuskan isyu bahwa raker hanyalah pemborosan anggaran negara. Dengan demikian, media akan penasaran apa sesungguhnya isi raker sehingga dituduh sebagai pemborosan anggaran negara. Jadi, tercapailah tujuan menjadikan hasil raker sebagai headline sekaligus mendapat perhatian dari publik berupa kritik! :P

Mungkin, hilangnya berita tentang Master Plan ini akan ada baiknya juga kalau pemerintah belum juga menemukan metode yang baik untuk melaksanakan pembangunan era reformasi. Hal ini terlihat dalam Acara Talk Show Suara Anda di metro TV 22/02. Dalam acara itu dipaparkan ada program untuk mengatasi hambatan di pemerintahan daerah dalam jangka waktu dari 2011 hingga 2025. Sekilas, kelihatannya program ini sangat menjanjikan adanya penanggulangan hambatan pembangunan. Tapi sebagai methodist, harus aku sampaikan bahwa untuk mengatasi hambatan diperlukan STRATEGI, bukan PROGRAM! :P

Program adalah mengubah input menjadi output yang memiliki value. Strategi adalah bagaimana mengkondisikan input supaya dapat dimasukkan ke dalam program ataupun mengkondisikan program agar sesuai dengan input. Di atas program dan strategi adalah metode. Metode inilah yang memisahkan antara program dan strategi. Pemisahan ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu oleh pakar strategy militer, Sun Tzu. Sangat tegas Sun Tzu memisahkan antara program dan strategy dengan menyatakan bahwa seorang raja tidak boleh mencampuri strategi yang disusun oleh para jenderal dalam keadaan perang. Pemikiran Sun Tzu ini sudah terbukti dari sejak perang saudara di Amerika hingga perang di Vietnam!

Mantan Kepala Badan Intelejen Negara, AM Hendropriyono, mengatakan bahwa pihak user (pemerintah/swasta) tinggal menyebutkan kondisi apa yang diinginkan dan biarkan intelejen mewujudkan dengan caranya sendiri. Ungkapan ini tentulah didasari dengan pengetahuan yang tepat mengenai program dan strategi. Namun sayangnya ada ungkapan "dengan caranya sendiri" yang memang tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum karena terkesan menghalalkan segala cara. Tapi begitulah realitas. Hukum itu ada untuk menciptakan tatanan sedangkan pembangunan justru mengubah tatanan. Lha terus gemana mau membangun kalo justru mengubah tatanan adalah pelanggaran hukum? Untunglah ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas meng-edit hukum supaya selaras dengan pembangunan.

Makanya, dalam artikel sebelumnya, Blog Titen menyarankan agar kepemimpinan Badan Intelejen Negara dikembalikan kepada militer. Karena militerlah yang memiliki kepakaran dalam hal strategi. Jadi akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menyusun target-target yang menjadi program dan tidak terjebak dalam target-target yang seharusnya diatasi dengan strategi.

Padahal melalui raker penyusunan Master Plan Indonesia, patut disyukuri bahwa pemerintah saat ini sudah mulai sadar dengan masalah-masalah krusial di negeri ini. Hanya saja sepertinya Pemerintah masih tersandung oleh pertanyaan "Bagaimana melaksanakannya?". Master Plan, pembangunan terintegrasi, hambatan di daerah dan seterusnya sudah menjadi topik basi di Blog Titen ini. Kini Blog Titen lebih sering menulis tentang intelejen karena memang cara-cara intelejen itulah yang bisa digunakan untuk melaksanakannya.

0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini