03 November 2010

Sistem untuk Indonesia

Berita tentang seorang anak yang meninggal di pengungsian Mentawai mungkin hanyalah sebuah berita kecil yang tidak penting. Derita seorang ibu pengungsi Mentawai yang luka-lukanya mengalami infeksi akibat keterlambatan bantuan tim medis, mungkin juga hanya berita pojok yang tak berarti. Namun, kedua berita ini sudah cukup membuat aku pribadi merasa marah.

Tak cukup sampai di situ, emosi makin mendidih tatkala mendengar pengakuan seorang ibu rumah tangga yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Mentawai sudah tidak peduli dengan bantuan dari pusat sebab bantuan yang dijanjikan saat gempa 2007 tak kunjung datang. Ada apa dengan negeri ini?

Cuaca buruk menjadi alasan konyol keterlambatan bantuan ke Mentawai. Bukankah  TNI AL punya kapal-kapal besar yang sanggup melawan keganasan Samudera Hindia? Bukankah TNI AL memiliki kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan system kemudi sirip ikan hiu yang didesain untuk menaklukkan kekejaman ombak Samudera Hindia? Bukankah kita punya pasukan marinir yang gagah berani dan terlatih untuk melakukan pendaratan logistic di wilayah pantai?

Bukankah pangkalan-pangkalan militer negara adi daya berada di sekitar kita? Kenapa tidak meminta bantuan mereka yang punya kapal-kapal induk? Apakah peraturan penanggulangan bencana menghalangi ini semua? Jika peraturannya engga bener, kenapa anggota DPR tidak meninjau pelaksanaan peraturan itu malah justru studi banding ke luar negeri?

Hukum buatan manusia tidak akan sesempurna hukum buatan Tuhan, oleh karena itu harus selalu dipantau, dievaluasi dan direvisi. Dan kita saat ini tengah dilanda kesesatan yang nyata karena mematuhi dan memuja hukum buatan manusia melebihi kepatuhan dan pemujaan kita terhadap hukum Tuhan. Sudah banyak kasus diselesaikan dengan hukum buatan manusia yang sama sekali tidak manusiawi, padahal hukum Tuhan adalah hukum yang sangat manusiawi. Pantas saja klo Tuhan menjatuhkan hukuman bagi kita.

Sudahlah, engga perlu dipedulikan tingkah polah para anggota DPR. Sebagai pembuat aturan hukum, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding hakim. Jika Tuhan mengatakan bahwa hukuman bagi hakim nakal jauh lebih menyakitkan daripada hukuman bagi orang biasa, maka hukuman bagi anggota DPR nakal akan lebih menyakitkan daripada hukuman bagi hakim nakal. Tidak perlu kita menunggu karena kita tidak akan pernah tahu kapan para nggota DPR busuk merasakan penderitaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tapi yakinlah bahwa hukuman itu benar-benar akan datang.

Negeri ini benar-benar membutuhkan hasil observasi yang jernih alias benar-benar objektif untuk direalisasikan menjadi langkah nyata yang positif. Usulan untuk mengadakan lembaga Observatory Command Center (OCC) sudah bergulir sejak lama, bahkan sudah terrealisasi di bekas kantor Bina Graha, dikenal dengan nama Situasion Room atau disingkat Sit Room.


Inilah sesumbar Juru Bicara Presiden tentang Sit Room yang dimuat di Bataviase.com tanggal 4 mei 2010:

"Ini kalau di AS itu seperti National Situasion Room di Gedung Putih. Ada beberapa ruangan, ada yang khusus melihat secara langsung dari hasil foto udara, ada yang dari foto satelit. Pesawat televisi juga banyak. Bukan CCTV, ini teknologi satelit. Google juga ada karena Google juga menyediakan fasilitas foto udara," papar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha saat menjelaskan fasilitas baru istana itu, kemarin.Dicontohkannya, jika sebuah kabupaten dilaporkan sedang membangun sebuah jembatan, perkembangan pelaksanaan proyek jembatan itu akan bisa diawasi langsung lewat fasilitas itu, apakah sudah 100%, 90%, atau justru belum terlaksana sama sekali.
"Di situ ada proses monitoring, pelaporan, dan verifikasi. Untuk mengecek kebenaran laporan yang masuk, fasilitas ini bisa untuk cross check secara langsung," terangnya.Proyek yang merupakanide Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2007 itu dibangun di bekas kantor mantan Presiden Soeharto, Bina Graha. Kemarin siang. Presiden menyempatkan diri meninjau langsung kesiapan Situation Room itu sebelum diresmikan dalam waktu dekat. Ruangan itu nantinya akan menjadi pusat penyedia informasi bagi pengambilan keputusan pemerintah."Diharapkan, ruangan itu bisa menjadi ruang kerja Presiden untuk mendapatkan informasi terkini, lengkap, dan akurat," tambah Julian.

Hasilnya?  TAI KUCING! Kenapa Sit Room engga membuat pemerintah sadar bahwa untuk menembus ke Mentawai diperlukan kapal-kapal besar untuk melawan keganasan ombak? Kenapa Sit Room tidak bisa menjelaskan penyebab banjir Wasior?

Sit Room adalah sistem yang dasar yang sangat dibutuhkan di negeri ini. Perangkat untuk menjalankan sistem ini sudah tersedia di Bina Graha. Tapi apalah arti sistem yang bagus jika operatornya tidak pas? Ini sama saja memberikan seperangkat komputer kepada operator mesin ketik manual! Tak heran jika ramalan blog titen benar bahwa Sit Room ini menjadi SHIT ROOM.



Jubir Presiden juga mengatakan kalo Situasion Room adalah ide SBY. Ini jelas bulshit, ide ini juga melibatkan McKinsey dan Lie Kuan Yew. Keliatan banget kalo SHIT ROOM ini tak lain adalah hasil politik pencitraan yang menelan biaya sebesar Rp. 8 milyar. Karena emang buat pencitraan doang maka hasil kerjanya pun nol besar.

Secara teknis, ada dua dugaan atas kegagalan Sit Room, pertama orang-orang yang duduk di Sit Room  adalah orang yang tidak memahami maksud dan tujuan didirikannya Sit Room. Kedua, adanya PERATURAN/HUKUM yang membatasi ruang gerak Sit Room. Dan dua hal inilah yang menjadi batu penghalang besar bagi kemajuan negeri ini, yaitu SDM dan peraturan/hukum yang tidak sesuai.


Secara mendasar, kegagalan Sit Room adalah karena pembangunan yang berlandaskan pada PENCITRAAN!


Note:
Salah satu pengusul OCC/Sit Room adalah McKinsey. Mungkin ada baiknya jika pemerintah meminta McKinsey untuk mengkaji kinerja Sit Room. Lebih lanjut lagi, mungkin dapat ditempatkan orang-orang McKinsey di dalam Sit Room tapi jangan banyak-banyak, karena orang McKinsey adalah orang ekonomi dan ekonomi tidak mengenal moral dan kemanusiaan.

0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini