19 Agustus 2010

Berdamai dengan Mental Korup dan Budaya Suap

Saat diskusi tentang unemployments di Facebook The Economist sampai pada pembahasan tentang korupsi sebagai salah satu penyebab pengangguran, aku sadar kalo aku sedang mencoba berdamai dengan Mental Korup dan Budaya Suap.

Pada dasarnya, budaya patron-klien Indonesia yang tidak mengenal pemisahan antara kepemilikan publik dengan kepemilikan privat. Sehingga ketika VOC memperkenalkan sistem pemisahan kepemilikan, maka terjadilah berbagai salah urus yang berujud korupsi dan suap serta nepotisme. Mental korup dan budaya suap tidak dihilangkan oleh VOC, justru untuk melancarkan politik adu domba (Devide et Impera). Jadilah mental korup dan budaya suap makin berurat berakar. Tak heran jika di tahun 60-an saja sudah ada ekonom kondang, Benjamin Higens, yang menilai Indonesia sebagai bangsa yang sulit berkompetisi dalam percaturan global dan kesulitan ini menurutnya bersifat kronis.  

Jelang kemerdekaan, Soekarno dan Hatta sempat ragu memproklamirkan kemerdekaan. Aku yakin, keraguan mereka bukan karena takut terhadap Jepang, Belanda maupun sekutu, melainkan khawatir dengan kelemahan bangsa sendiri.
Disisi lain, sebagai seorang muslim yang memahami sikap dzalim sebagai sikap tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, aku percaya bahwa korupsi dan suap adalah salah satu bentuk kedzaliman karena merusak tatanan birokrasi. Dan sebagai orang yang pernah terpaksa mengeluarkan uang pungli kepada aparat pemerintah, berarti aku juga termasuk orang yang dzalim. Karena orang dzalim bukan saja orang yang melakukan perbuatan dzalim, orang yang diam membiarkan perbuatan dzalim pun sudah dianggap sebagai orang yang dzalim. Jadi, jika seluruh anak di Indonesia mendapatkan akte kelahiran dengan memberikan uang kepada aparat atau instansi pemerintah, berarti sudah tidak ada lagi orang yang tidak dzalim di Indonesia.

Pertentangan batin akibat perilaku dzalim ini sangat mengganggu, terlebih aku kadang harus bekerja  sama dengan instansi pemerintah dalam pekerjaan pengadaan. Untunglah, tidak semua instansi meminta upeti. Namun untuk yang meminta upeti, aku berusaha untuk meminimalkan perilaku dzalim ini dengan cara yang unik yaitu dengan menggantikan uang yang hilang akibat upeti menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual.

Contohnya, jika ada instansi yang memiliki anggaran 50 juta untuk pengadaan mesin terus minta disisihkan 5 juta untuk keperluan lain, maka aku menyusun penawaran dengan harga 45 juta untuk harga mesin ditambah 5 juta untuk biaya konsutan. Sehingga aku tidak hanya memberikan mesin seharga 45 juta tapi juga memberikan laporan analisis konsultan yang senilai dengan 5 juta. Sehingga instansi harus membayar aku penuh 50 juta kemudian aku memberikan sumbangan untuk instansi sebesar 5 juta. Laporan analisis konsultan sendiri berisi tentang prosedur operasi, instalasi, perawatan dan upgrade yang disesuaikan dengan kemampuan instansi, termasuk potensi pengembangannya yang berguna untuk pengembangan instansi itu sendiri. 

Entahlah, apakah caraku berdamai dengan mental korup dan budaya suap ini dibenarkan atau tidak oleh agamaku, Islam. Yang penting, aku merasa lebih nyaman karena aku bukan pengkhianat negeri sendiri. 

0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini