09 Desember 2009

Studi Kasus Bank Century: Antara Kebijakan dan Pidana

Mempelajari kekurangan sebuah kebijakan bukan berarti mengkriminalkan pengambil kebijakan, namun untuk memberi masukan dalam rangka menyusun sistem yang lebih baik. Seperi ide lembaga pengawasan yang mengawal pelaksanaan sebuah kebijakan dalam tulisan ini.

Tuntutan mundur terhadap Pak Dhe Boediono dan Mbok Dhe Sri Mulyani semakin kuat. Dalam kasus Century, keterlibatan kedua orang ini fokusnya pada saat pengambilan keputusan bailout. Belum ada cukup bukti bahwa keduanya memiliki peranan dalam aliran dana Bailout.

Keputusan bailout adalah sebuah kebijakan yang memilki dasar-dasar pertimbangan. Jika ditemukan adanya kekurangan informasi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengkriminalkan proses pengambilan keputusan. Hanya bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk lebih rakus mencari informasi.

Namun kebijakan akan menjadi kriminal jika Pak Dhe Boediono dan Mbok Dhe Sri Mulyani menerima suap untuk mengambil kebijakan ataupun menerima aliran dana bailout.

Bagaimana jika mereka tidak menerima suap maupun aliran dana bailout, namun dana bailout dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kasus ini akan sama dengan kasus mantan gubernur BI yang mencairkan dana kemudian dirampok rame-rame, tapi justru sang gubernur yang harus menanggung semuanya. Inilah yag dikhawatirkan, karena para penikmat dana bailout akan mencari aman dengan mengumpankan pengambil kebijakan.

Memang, anggapan BI adalah sarang penyamun tak bisa ditepis begitu saja. Kenapa? Karena setiap uang yang dikeluarkan BI dapat dirampok oleh banyak pihak. Hal ini sudah dicoba diatasi dengan membentuk PPATK. Sayangnya, PPATK adalah lembaga analis yang tidak memiliki kuasa untuk menyelidiki dan menindak kecurangan. Sehingga pengawalan terhadap kebijakan menjadi tumpul. Baru KPK yang mampu memutus aliran dana haram melalui mekanisme penyadapan, yang kini tengah terancam dengan RUU.

Kembali ke permasalahan Bank Century, jika ternyata aliran dana bailout mengarah pada tindak pidana, apakah Pak Dhe Boediono dan Mbok Dhe Sri Mulyani layak dibui?

Jika hendak mempertimbangkan perbaikan system pengawasan pelaksanaan kebijakan perbankan, maka kedua tokoh inilah yang layak memperbaiki sistem, bukan dibui. Mereka berdua yang paham benar dimana sisi-sisi yang membuat mereka kecolongan.

Mekanisme pengawasan kebijakan bisa dimulai dengan memberika laporan PPATK kepada pejabat yang mengambil keputusan, bukan hanya instansi tertentu tapi semua pejabat pengambil kebijakan yang mengeluarkan dana besar. Sehingga, segala bentuk kesalahan pelaksanaan kebijakan dapat diketahui dan diatasi lebi awal. Jika kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat, maka pengawasan ini akan membuat pejabat yang bersangkutan makin "bersinar", bukan terpuruk menjadi sasaran demonstrasi.

oooOOOOooo

Pita Penelusuran Studi Kasus Bank Century:
- Sistem Bantuan Salah Kaprah Menuju Kehancuran Hasil Pembangunan? (10/09/2009)
- Ternyata Lebih Parah dari Dugaanku (09/10/09)
- Bom Lebih Besar dapat Tercipta (27/10/09)
- Misteri Dampak Sistemik (27/11/09)
- Misteri Dampak Sistemik terpecahkan? (01/12/09)
- Kebijakan Ekonomi Makro: terjebakkah kita? (02/12/09)
- Teori Ekonomi: Alat ataukah Peraturan? (03/12/09)
- Perjalanan Penganganan Krisis Global haruslah Terintegrasi (03/12/09)
- Sistematika Dampak sistemik (07/12/09)

- Antara Kebijakan dan Pidana (09/12/09)
- Jadikanlah sebagai Kutukan Terakhir Pembangunan Indonesia (12/12/09)
- Pelajaran Struktur Dampak Sistemik: Polisi, Pemadam Kebakaran, .... (12/01/10)
- Studi Kasus Bank Century: Misteri Salah Kaprah Perencanaan ........ (13/01/10)
- Studi Kasus Century: Contoh Kegagalan Penempatan ........... (19/01/10)
-
Studi Kasus Bank Century: Pelajaran Moral sebuah Kebijakan (26/01/10)


hit counter
hit counter from website-hit-counters.com

0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini