07 Desember 2009

Catatan Harian Analis: Jelang 9 Des 2009

Bagian I: 7 Desember 2009

Perang pernyataan antara presiden dan penggiat gerakan anti korupsi kian runcing. Apakah keruncingan ini akan menjadi tajam untuk meninggalkan luka perih?

Pernyataan presiden tentang adanya gerakan sosial yang perlu diwaspadai pada demonstrasi 9 Desember 2009 bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia, tidak menjelaskan apa yang dimaksud gerakan sosial tersebut. Pernyataan ini menjadi bias manakala Menpora menjelaskan bahwa presiden hanya mewanti-wanti akan adanya penumpang gelap dalam peringatan tersebut.

Tidak ada penjelasan detail mengenai penumpang gelap tersebut, namun Menpora menyebutkan tentang suksesi. Jadi penumpang gelap tersebut berkaitan dengan usaha menurunkan tahta presiden.

Jika kita menempatkan diri sebagai penumpang gelap. apa yang akan kita lakukan dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia tersebut? Apakah kita akan menggerakkan massa utnuk menguasai senayan dan Istana Negara dan memaksa presiden meletakkan jabatan? Sepertinya mustahil, peminat demonstrasi bukanlah kaum miskin yang kelaparan yang akan nekat demi sesuap nasi.

Memanfaatkan massa untuk menimbulkan kerusuhan adalah hal yang mungkin dilakukan. Tapi apakah kerusuhan akan menjamin presiden meletakkan jabatan seperti tahun 1998 lalu? Memang, kerusuhan bisa menurunkan Soeharto karena pemicu kerusuhan tak lain adalah orang pemerintah sendiri (tentara).

Berkaitan dengan kerusuhan, ada yang unik dengan demo anti korupsi tanggal 29 November lalu. Penggunaan panggung dan sound system dalam demo mendadak dilarang. Hal ini tentu saja membuat jengkel para demonstran. Tiba-tiba datang rombongan demonstran yang mendukung Kapolri yang meneriakkan "Nasi Padang" untuk menunjukkan bahwa mereka adalah demo bayaran. Demo pendukung Kapolri ini sepertinya pasang badan untuk memancing kejengkelan demonstran anti korupsi agar terjadi bentrok dan kerusuhan.

Menjadikan demo anti korupsi sebagai pemicu kerusuhan akan melemahkan gerakan demo anti korupsi itu sendiri. Jadi wajar jika presiden khawatir adanya pihak-pihak yang akan menjadikan demo 9 Desember 2009 sebagai pangkal kerusuhan untuk mendiskreditkan gerakan anti korupsi. Tapi tetap saja aneh, demo bayaran yang merupakan bentuk kasus penyuapan ini tidak pernah diusut oleh lembaga-lembaga berwenang pemerintah. Siapa sesungguhnya donatur demo tersebut?

KPK sebagai instansi pemberantasan korupsi telah dikerdilkan dengan undang-undang penyadapan, akankah gerakan moral anti korupsi juga akan dikerdilkan/mengkerdilkan diri?


Bagian II: 9 Desember 2009

Nada peringatan pemerintah akan adanya "penumpang gelap" membuatku tak yakin bahwa demo akan tertib. Jangan-jangan ada informasi inteligen yang tak bisa kusentuh. Padahal perhitunganku menunjukkan elemen pembentuk gerakan massa yang anarki belum terbentuk.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gerakan memang betul-betul tidak terkonsep dan konsentrasi massa terpecah-pecah. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini murni luapan emosi kaum intelek, sehingga tidak akan menimbulkan tindakan anarki.

Lain halnya dengan gerakan kaum bawah yang kelaparan. Gerakan ini memiliki 'sumbu' yang jauh lebih pendek daripada 'sumbu' mahasiswa. Gerakan seperti ini akan mudah menyulut anarki. Dan dilihat dari segi manapun, tidak ada indikasi munculnya gerakan kaum bawah yang kelaparan. Dengan kata lain, kekhawatiran akan adanya anarkhi ataupun pembonceng adalah isapan jempol.

Seperti yang disebutkan pada bagian I, satu-satunya pihak yang bisa menimbulkan kerusuhan adalah pemerintah sendiri dengan cara yang sama seperti cara perebuan markas PDI pada peristiwa 27 Juli 1996.

Pernyataan para pendukung presiden bahwa anarki berhasil dicegah karena sudah ada warning terlebih dahulu, adalah murni pernyataan politis yang berhasil meredam jumlah peserta demonstran sekaligus mengurangi tekanan pada pemerintah.

Di satu pihak, gerakan anti korupsi menjadi tumpul karena hasilnya engga signifikan. Tidak ada komitmen yang lebih kuat dan realisasi dari pemerintah utuk memberantas korupsi. Namun di lain sisi, pemerintah harus menanggung malu bahwasannya peringatan yang disampaikan adalah bullshit.

Jika bullshit ini tidak segera 'diklarifikasi' maka gerakan anti korupsi berikutnya bisa lebih garang.

0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini