01 November 2009

Dari Jebakan Hutang Hingga kasus Cicak vs Buaya

Pada tahun 70-an, Indonesia mendapat bantuan dari AMERIKA untuk membangun Pembangkit Listrik di Pulau Jawa. Proyek pembangunan pembangkit tersebuttak alin kontraktor Amerika sendiri. Jadilah uang pinjaman dikembalikan ke AMERIKA dengan meninggalkan hutang di Indonesia.

Jaringan listrik membuat masyarakat Pulau Jawa lebih produktif, pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun jaringan listrik juga membuat masyarakat Jawa membutuhkan berbagai peralatan listrik dan elektronika. Tingkat konsumsi masyarakat pun meningkat.

Kebijakan menaikkan gaji PNS makin menyuburkan konsumerisme, membuat kebutuhan makin banyak dan beragam. Pemerintah pun harus mengimbangi dengan membangun infrastruktur-infrastruktur baru. Infrastruktur baru dibangun dengan utang baru. Demikian seterusnya hingga utang tak terkendali, membuat negara-negara kreditor hampir tidak percaya kalo Indonesia bakal bisa mengembalikan utang.

Pemerintah Orde Baru telah lama lewat, pemerintahan baru MUNGKIN juga terjebak dalam pola yang sama. Gaji PNS terus dinaikkan untuk menggenjot konsumsi rumah tangga demi naiknya indicator makro berupa angka pertumbuhan.

Proyek titipan pun masih berlaku di pemerintahan baru. Pengadaan Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) yang semula ditolak tiba-tiba disetujui oleh DPR karena ada surat yang menyatakan bahwa SRKT adalah kerja sama dengan AMERIKA. Jangan heran kalo pengadaan tidak melalui tender terbuka dan merk pesawat radionya dari AMERIKA, yaitu Motorolla.

Sayangnya pengadaan SRKT oleh Masaro meninggalkan kasus korupsi. Bahkan direkturnya, Anggoro Wijoyo, muncul dalam transkrip hasil penyadapan dalam kasus Polisi vs KPK.

Mungkin kita bisa melihat secara lebih jernih. KPK punya banyak jasa dalam pemberantasan korupsi. Susno Duaji dalam Kepolisian telah membersihkan Jakarta, Jawa Barat dan Yogyakarta dari premanisme sehingga membuat warganya lebih nyaman. Haruskah kita hujat kepolisian habis-habisan? Haruskah kita biarkan KPK dikebiri?

Ada sebuah mekanisme sistemik yang membuat adu domba ini bisa terjadi. Ada baiknya jika kita mencari sumber mekanisme sistemik adu domba ini daripada menghujat Kepolisian.

PS: ada baiknya jika proyek titipan dianalisis lebih tajam sehingga dapat dilaksanakan dengan menguntungkan kedua belah pihak (negara kreditor dan negara kita), kalo kita tidak mungkin menolak proyek dana pinjaman dari negara maju. Lagi pula para analis negara pemberi utang juga udah mulai kendor. Di sisi lain, kita emang membutuhkan investor asing, bukan?

0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini